PASKAS Pidana FH UNMUL Gelar Webinar Nasional Bedah Karhutla di Kalimantan

Kategori: Event

 

Samarinda – Pusat Studi dan Kajian Hukum Pidana (PASKAS Pidana) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (Unmul) menggelar Webinar Nasional bertajuk "Dimensi Multisektoral Hukum Pidana Karhutla di Kalimantan" melalui Zoom Meeting pada Sabtu (14/11/2026). Kegiatan yang berlangsung pukul 08.00 hingga 13.50 WITA ini menjadi forum ilmiah untuk mengkaji penegakan hukum pidana atas kebakaran hutan dan lahan (karhutla), yang hampir setiap tahun menjadi persoalan serius di Pulau Kalimantan.

Webinar ini menghadirkan lima narasumber dari kalangan akademisi dan praktisi hukum, dengan moderator A. Srikandi Muslimah Puteri Bangsa, S.H., M.H. Para narasumber adalah Dr. Ulil Amri, S.H., M.H. dan Nur Aripkah, S.H., M.H. dari Fakultas Hukum Unmul, Jhuanda Fratama Kharismunandar, S.H., M.H. dari Fakultas Hukum Universitas Mulia Balikpapan, M. Ramzi Maulana, S.H., M.H. dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, serta Dwi Ariyadi, S.H., M.H. yang berprofesi sebagai advokat sekaligus akademisi.

Dr. Ulil Amri, S.H., M.H., yang juga Kepala Divisi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat PASKAS Pidana, membuka kajian dengan membahas konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi. Ia menyoroti tantangan pembuktian kesalahan dalam perkara karhutla. Persoalan ini penting karena kebakaran lahan kerap terjadi di area konsesi perusahaan, sehingga aparat harus membuktikan bahwa korporasi, dan bukan hanya pelaku di lapangan, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pada intinya perkembangan penegakan hukum menunjukkan korporasi semakin menjadi sasaran penyidikan dan gugatan. UU Kehutanan dan UU PPLH mengatur perbuatan pembakaran serta kewajiban pencegahan, sedangkan KUHP Nasional melengkapi dasar penentuan subjek dan kesalahan korporasi. Teori pelaku fungsional dinilai paling sesuai, dengan ukuran kesalahan berupa keuntungan, pembiaran, dan kegagalan mencegah. Namun pembuktian menghadapi kendala asal api, hubungan pelaku dengan korporasi, dan bukti ilmiah. Strateginya meliputi forensik, audit pencegahan, penelusuran aliran dana, dakwaan berlapis, serta pemulihan lingkungan secara terpadu dan berkelanjutan.

Dari sisi pelaku perorangan, Jhuanda Fratama Kharismunandar, S.H., M.H., mengulas pertanggungjawaban pidana individu serta perlindungan hukum bagi korban karhutla dalam perspektif keadaan darurat ekologis negara. Pembahasan tersebut menempatkan karhutla bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan ancaman terhadap lingkungan dan masyarakat yang menuntut respons negara. Sebab pertanggungjawaban pidana harus dibuktikan secara menyeluruh dengan mengidentifikasi perbuatan, kesalahan, hubungan kausal, serta keterlibatan masing-masing pelaku, baik secara individual maupun kolektif. Penegakan hukum tidak cukup hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga harus menjamin perlindungan hak-hak korban. Melalui upaya pencegahan, penindakan, kompensasi, pelayanan kesehatan, dan pemulihan lingkungan, negara dapat mewujudkan keadilan sosial serta keadilan ekologis yang berkelanjutan.

Nur Aripkah, S.H., M.H., mengangkat dimensi yang kerap luput dari perhatian, yakni hukum pidana anak. Ia membahas jaminan perlindungan hak-hak anak dalam konteks karhutla, baik anak sebagai kelompok rentan yang terdampak kabut asap maupun posisi anak dalam proses hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum harus mengedepankan perlindungan anak melalui penerapan UU SPPA, keadilan restoratif, dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Aparat penegak hukum juga perlu menelusuri pihak yang menyuruh, mengeksploitasi, atau mengambil keuntungan dari keterlibatan anak dalam pembakaran hutan. Dengan demikian, penanganan karhutla harus mengutamakan pemulihan lingkungan, pemenuhan hak anak, serta pertanggungjawaban hukum yang adil dan proporsional.

Sementara itu, M. Ramzi Maulana, S.H., M.H., membahas penerapan pidana pengawasan, ganti rugi ekologis, dan pemulihan lingkungan dalam tindak pidana karhutla. Pidana pengawasan adalah hukuman alternatif yang tidak mengharuskan terpidana menjalani penahanan di lembaga pemasyarakatan, melainkan tetap berada di masyarakat dengan pengawasan. Adapun ganti rugi ekologis adalah kewajiban membayar biaya atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Selanjutnya ia enerangkan bahwa penegakan hukum atas pelanggaran tersebut kini diperkuat melalui mekanisme gugatan perdata, penerapan pidana pengawasan, serta instrumen Perjanjian Penundaan Penuntutan. Berbagai instrumen hukum ini bertujuan untuk memastikan kewajiban ganti rugi ekologis serta pemulihan fungsi lingkungan hidup secara optimal.

Dari sisi praktik, Dwi Ariyadi, S.H., M.H., memaparkan dinamika pendampingan perkara karhutla, mulai dari pengawalan prosedur penyidikan di lapangan hingga tahap penuntutan. Selain itu analisis pembuktian ilmiah dari para ahli serta keakuratan alat bukti sangat menentukan pertanggungjawaban pidana yang adil bagi individu maupun korporasi. Integritas proses dan perlindungan hak prosedural ini guna memastikan setiap tahapan hukum ditegakkan secara proporsional.

Webinar ini diikuti oleh kurang lebih 500 peserta dari berbagai daerah, mulai dari akademisi, mahasiswa, praktisi hukum, hingga masyarakat umum. Sesi tanya jawab berlangsung interaktif dan penuh antusias dengan peserta menyoroti penegakan hukum terhadap para pelaku karhutla.

Melalui kegiatan ini, PASKAS FH Unmul berharap diskusi ilmiah tersebut dapat memperkaya kajian hukum pidana lingkungan dan memperkuat sinergi antar-pemangku kepentingan dalam menangani karhutla. Sejalan dengan semangat "Bersama Melawan Karhutla, Bersama Menjaga Kalimantan", penyelenggara berharap kolaborasi akademisi, praktisi, dan masyarakat dapat terus berlanjut. 

Export PDF