FGD Perlindungan Tenaga Kerja Lokal di Provinsi Kaltim

Kategori: Event

 

Tenaga kerja adalah  setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Tenaga kerja merupakan modal utama dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat berdasarkan kaidah-kaidah dalam Pancasila. Dalam hal ini Fakultas Hukum bekerjasama dengan DPRD Kaltim menyelenggarakan FGD Naskah Akademik “Perlindungan Tenaga Kerja Lokal di Provinsi Kalimantan Timur” bertempat di Aula Gedung B Lantai 3, Jum’at 29 Nopember 2019.

Tujuan FGD ini untuk mendapatkan masukan tentang berbagai permaslahan yang terjadi di Provinsi Kaltim terkait dengan Perlindungan Tenaga Kerja Lokal dan mendapatkan masukan terhadap draft Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kaltim tentang Perlindungan Tenaga Kerja Lokal.

Salah satu paparan yang disampaikan oleh akademisi FH Dr. M. Fauzi, SH., MH Provinsi Kaltim merupakan wilayah yang kaya akan sumber daya alam dimana terdapat banyak perusahaan baik Nasional maupun swasta yang bergerak diberbagai bidang. Dengan banyaknya perusahaan-perusahaan tersebut tentunya membutuhkan banyak tenaga kerja baik yang berasal dari luar Provinsi Kaltim maupun tenaga kerja lokal. Oleh karena itu pemerintahan daerah perlu mempersiapkan regulasi yang mengatur tentang perlindungan tenaga kerja lokal dimana dalam regulasi tersebut juga harus memuat atau mengatur tentang penempatan kerja, pelatihan kerja dan pengupahan serta kebijakan pengadaan tenaga kerja dari luar provinsi Kaltim.

Peserta yang hadir dalam FGD ini adalah Komisi IV DPRD Kaltim, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kaltim, Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim, Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda, Serikat Pekerja, Apindo Kaltim, Apindo Samarinda, Fakultas Ekonomi Unmul, FISIPOL Unmul dan Tim Penyusun Raperda.

Gambar 1: Peserta FGD Perlindungan Tenaga Kerja Lokal di Provinsi Kalimantan Timur

Prev Next