Logo
KATEGORI

Berita

AUTHOR

admin

PUBLISHED

12 Agustus 2019

VIEWS

49 Kali


FH Unmul adakan FGD dan Kuliah Umum berkaitan dengan Sengketa Hubungan Industrial

Rabu, 31 Juli 2019, Fakultas Hukum menyelenggarakan FGD dan Kuliah Tamu dengan tema “Advokasi Pekerja/Serikat Pekerja Dalam Sengketa Hubungan Industrial Berbasis Kebenaran Formal” bekerjasama dengan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI) bertempat di Aula Gedung B lantai 3, yang diikuti oleh Serikat Pekerja/Serikat Buruh, pengusaha, dosen , instansi/lembaga serta para mahasiswa FH.

Tags :

Acara dibuka oleh Dekan Dr. Mahendra Putra Kurnia., SH., MH, yang menyampaikan kegiatan seperti ini yang menggabungkan pemahaman antara unsur-unsur akademisi, pemerintahan dan masyarakat menjadi hal yang harus dilakukan, karena pada dasarnya kita adalah rantai yang akan selalu tersambung dalam berbagai aspek.

Hubungan kerja menjadi salah satu dasar terjadinya hubungan industrial, dimana hubungan industrial tidak selamanya dapat berjalan dengan baik. Tidak terselesaikannya sengketa hubungan industrial dapat menyebabkan mogok, unjuk rasa/menghujat, demonstrasi, pencemaran nama baik, pengrusakan barang milik orang lain hingga hilangnya nyawa. Sejalan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, pada saat ini penyelesaian hubungan industrial secara normatif telah mengalami banyak perubahan, yang terakhir dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI). Berdasarkan UU ini telah ada peradilan khusus yang menangani penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yaitu Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), sebagaimana disampaikan oleh Dr. Asri Wijayanti, SH., MH.

Dalam acara ini manghadirkan narasumber yaitu, Warkhatun Najidah, SH., MH (Dosen FH Unmul), H. Sutari, SH., M.Si (Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur), Abdul Khakim, SH., M.Hum (Sekertasrias P3HKI, Advokat/Praktisi Hukum Ketenagakearjaan, dan mantan Hakim Ad Hoc  PHI), dan Dr. Asri Wijayanti, SH., MH (Peneliti, Ketua P3HKI, Dekan FH Universitas Muhammadiyah Surabaya dan Konsultan Hukum Ketenagakerjaan).

Selama ini, perselisihan hubungan industrial selalu melibatkan pihak ketiga. Lazimnya mereka adalah induk organisasi dari unit serikat buruh/pekerja diperusahaan tersebut. Bahkan, tak jarang Lembaga Bantuan Hukum pun ikut terlibat mengadvokasi perselisihan hubungan industrial di satu perusahaan.  Hal ini sebenarnya lumrah mengingat sampai sekarang masih banyak buruh dan aktivis serikat buruh/pekerja yang belum memahami benar dan baik haknya berdasarkan peraturan yang berlaku.



COPYRIGHT © 2017 FAKULTAS HUKUM - UNIVERSITAS MULAWARMAN
Back to top