Logo
KATEGORI

Event

AUTHOR

ais/LD Al-Mizan

PUBLISHED

22 September 2017

VIEWS

221 Kali


Indonesia Harus Apa? Terhadap Tragedi di Rohingya bersama Dr. Mahendra Putra Kurnia, SH, MH

(Forum Pencerdasan Kader LD Al-Mizan Fakultas Hukum Unmul) - Dalam perspektif Hukum Internasional, kita mengenal yang namanya Prinsip Non Intervensi, dimana suatu negara tidak dibenarkan sama sekali untuk mengurusi (mengintervensi) urusan negara lain. Dan hampir di setiap negara, pasti memiliki dan menjaga hak Prinsip Non Intervensi negara mereka. Namun, kita perlu memahami bahwasanya Prinsip Non Intervensi tidaklah bersifat absolut, yang artinya masih dimungkinkan untuk dilakukannya intervensi ke negara tersebut.

Tags :

Mengenai intervensi ke negara yang bersangkutan, ada tiga faktor yang menyebabkan dibenarkannya suatu negara untuk melakukan intervensi ke negara lain :
1.Negara yang sedang bermasalah meminta dengan sendirinya untuk dilakukannya intervensi ke negara mereka
2.Dampak yang ditimbukan dari permasalahan negara tersebut meluas ke negara-negara sekitar
3.Terjadinya tragedi/konflik kemanusiaan

Dari ketiga faktor diatas dengan apa yang terjadi di Myanmar khususnya Rohingya, maka melakukan sebuah intervensi adalah keniscayaan. Pertama, dampak yang ditimbulkan dari “Tragedi Kemanusiaan Masyarakat Rohingya” adalah terjadinya peningkatan volume masyarakat Rohingya di beberapa negara tetangga, seperti Bangladesh, Filipina, Malaysia, dan Indonesia untuk mencari perlindungan.

Kedua, telah terjadinya “Tragedi Kemanusiaan” yang jelas-jelas bertentangan dengan konvensi HAM Internasional dengan korban tewas sudah mencapai ratusan jiwa di Rohingya akibat serangkaian serangan yang dilakukan militer Myanmar, belum lagi korban-korban yang mengungsi untuk menyelamatkan diri dari tindakan semena-mena militer Myanmar (sumber : republika.co.id).

Dari penjelasan diatas, apa yang harus dilakukan Indonesia / Indonesia Harus Apa ?. Dengan terpenuhinya kualifikasi untuk melakukan intervensi ke negara Myanmar, maka negara Indonesia harus memastikan diri untuk turut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasakan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial sebagaimana yang terkandung didalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Selama ini Indonesia baru bisa melakukan upaya diplomatis dengan mengirimkan Menteri Luar Negeri ke Myanmar sebagai perwakilan Indonesia untuk dibukakannya akses pengiriman bantuan berupa sandang-pangan ke masyarakat Rohingya yang menjadi korban. Namun, apakah yang dilakukan Indonesia ini sudah cukup ? mengingat negara Indonesia sebagai negara dengan masyarakat muslim terbesar yang notabene kebanyakan korban di Rohingya adalah mayoritas muslim. Bukankah didalam Al-Qur’an sebagai pedoman/petunjuk umat Islam dijelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 10 “Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara..” yang mengartikan bahwa tidak ada batasan sama sekali, baik itu wilayah, suku, bahasa, apalagi ikatan sedarah untuk tidak membantu semaksimal mungkin kepada masyarakat Rohingya khususnya muslim, karena ikatan yang terjalin adalah ikata iman.

Yang jadi pertanyaan, apakah bantuan berupa sandang-pangan akan sampai ke akar permasalahan yaitu, dihentikannya serangkaian serangan oleh militer Myanmar? Bukankan bantuan tersebut hanya bisa memberikan “perpanjangan nafas” bagi korban untuk terhindar dari kekurangan makanan dan kesehatan ? Maka, Indonesia harus berbuat banyak. Pertama, didalam Hukum Internasional dikenal yang namanya Persona Non Grata atau mengusir dubes/konsulat negara terkait tanpa adanya persetujuan dari negara pengirim. Atau menarik perwakilan Indonesia yang ada di Myanmar sebagai sikap kemanusiaan negara Indonesia. Kedua, Indonesia harus mampu menginisiasi negara-negara Asean untuk membangun kekuatan agar memberi sanksi kepada negara Myanmar. Ketiga, organisasi internasional dalam hal ini PBB harus lebih memerhatikan dengan apa yang terjadi di Rohingya yang sudah jelas-jelas terdapat korban dibanding sibuk mengurusi Korea Utara, walaupun kita tahu dari permasalahan keduannya butuh penangananan yang serius pula.



COPYRIGHT © 2017 FAKULTAS HUKUM - UNIVERSITAS MULAWARMAN
Back to top